Newest Post
A. Latar Belakang
PKI merupakan partai Stalinis yang terbesar di seluruh dunia, di
luar Tiongkok dan Uni Sovyet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta,
ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol
pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan
petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk
pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan
pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan
pendukung.
Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.
Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan untuk rezim Demokrasi Terpimpin dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk "Angkatan Kelima" dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.
Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha menghindari bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI mementingkan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subyek karya-karya mereka.
Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ratusan ribu petani bergerak merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Untuk mencegah berkembangnya konfrontasi revolusioner itu, PKI mengimbau semua pendukungnya untuk mencegah pertentangan menggunakan kekerasan terhadap para pemilik tanah dan untuk meningkatkan kerjasama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata.
Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik AS. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jendral-jendral militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet.
Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis "rakyat".
Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis".
Rejim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM.
Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rejim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk memecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.
B. Korban Gerakan 30 September 1965
Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah:
• Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani,
• Mayjen TNI R. Suprapto
• Mayjen TNI M.T. Haryono
• Mayjen TNI Siswondo Parman
• Brigjen TNI DI Panjaitan
• Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo
C. Penumpasan Gerakan 30 September 1965
D. Keberagaman Pelaku G30S
Taktik ini ternyata berhasil. Dan tahun ke tahun, jumlah anggota PKI berkembang pesat. Tercatat pada tahun 1965 yang terdaftar menjadi anggota partai adalah 3,5 juta, jika dihitung dan organisasi yang berafiliasi dengan PKI jumlahnya meliputi 20 juta. PKI merupakan partai komunis terbesar di luar Negara-negara komunis.
Jika diperhatikan, ada beberapa macam cara yang ditempuh PKI dalam mengembangkan diri di antaranya sebagai berikut: Melaksanakan gerakan gerilya di pedesaan yang dipelopori oleh kaum buruh tani dan petani miskin; Di samping itu, melakukan propaganda-propaganda yang menyesatkan; Melakukan gerakan revolusioner oleh kaum buruh di perkotaan; Membentuk pekerja intensif di kalangan kekuatan bersenjata (ABRI); Melakukan penyusupan ke dalam berbagai organisasi lain untuk mentransparansikan organisasi PKI itu sendiri; Mendekati Presiden Soekarno untuk memanfaatkan kebijakan yang strategis.
E. Dampak Gerakan 30 September 1965
1. Dampak Politik
2. Dampak Ekonomi
Di Bidang Ekonomi, Peristiwa G30S/PKI telah menyebabkan akiat yang berupa infalasi yang tinggi yang diikuti oleh kenaikan harga barang, bahkan melebihi 600 persen setaun untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan ekonomi yaitu :
a. Mengadakan devaluasi rupiah lama menjadi rupiah baru yaitu Rp. 1000 menjadi Rp.100
b. Menaikkan harga bahan bakar menjadi empat kali ipat tetapi kebijakan ini menyebabkan kenaikan harga barang yang sulit untuk dikendalikan
Kesimpulan: Dalang sebenarnya dari Peristiwa Gerakan 30 September 1965 ini masih belum dapat dipastikan secara pasti karena banyaknya kontroversi dan pendapat dari berbagai kalangan. Dalang dari G 30 S/PKI bukanlah orang perorang atau suatu institusi tertentu. Dalang utama dari G 30 S/PKI adalah karena bangsa ini belum “menemukan kembali” jati dirinya setelah sekian lama tertindas oleh penjajahan.
Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.
Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan untuk rezim Demokrasi Terpimpin dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk "Angkatan Kelima" dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.
Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha menghindari bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI mementingkan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subyek karya-karya mereka.
Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ratusan ribu petani bergerak merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Untuk mencegah berkembangnya konfrontasi revolusioner itu, PKI mengimbau semua pendukungnya untuk mencegah pertentangan menggunakan kekerasan terhadap para pemilik tanah dan untuk meningkatkan kerjasama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata.
Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik AS. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jendral-jendral militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet.
Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis "rakyat".
Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis".
Rejim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM.
Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rejim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk memecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.
B. Korban Gerakan 30 September 1965
Pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang
lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana
(Cakrabirawa) yang loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol.
Untung. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto
kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut.
Korban
Korban
Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah:
• Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani,
• Mayjen TNI R. Suprapto
• Mayjen TNI M.T. Haryono
• Mayjen TNI Siswondo Parman
• Brigjen TNI DI Panjaitan
• Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo
Jenderal TNI A.H. Nasution juga disebut sebagai salah seorang
target namun dia selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya
Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan AH Nasution, Lettu Pierre Tandean tewas
dalam usaha pembunuhan tersebut.
Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:
• AIP Karel Satsuit Tubun
• Brigjen Katamso Darmokusumo
• Kolonel Sugiono
• AIP Karel Satsuit Tubun
• Brigjen Katamso Darmokusumo
• Kolonel Sugiono
Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok
Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3
Oktober.
Pasca kejadian
Pasca kejadian
C. Penumpasan Gerakan 30 September 1965
1.
Tanggal 1 Oktober 1965
Operasi penumpasan G 30 S/PKI dimulai sejak
tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI pusat dan Kantor Pusat
Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD
di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, pasukan Para Kujang/328 Siliwangi,
dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G 30 S/PKI berada
di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana.
2.
Tanggal 2 Oktober 1965
Pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di
bawah komando Kolonel Sarwo Edhi Wibowo atas perintah Mayjen Soeharto. Pada
pikul 12.00 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI – AD.
3.
Tanggal 3 Oktober 1965
Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965,
pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I Santoso berhasil menguasai daerah
Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI – AD dipergiat dan atas
petunjuk Kopral Satu Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G 30 S/PKI, tetapi
berhasil melarikan diri didapat keterangan bahwa para perwira TNI – AD tersebut
dibawah ke Lubang Buaya. Karena daerah terebut diselidiki secara intensif,
akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 titemukan tempat para perwira yang diculik
dan dibunuh tersebut.. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur
yang bergaris tengah ¾
meter dengan kedalaman kira – kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama Sumur
Lubang Buaya.
4.
Tanggal 4 Oktober 1965
Pada tanggal 4 Oktober, penggalian Sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali
(karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 17.00 WIB hingga keesokan hari)
yang diteruskan oleh pasukan Para Amfibi KKO – AL dengan disaksikan pimpinan
sementara TNI – AD Mayjen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat
dari sumur tua tersebut terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa.
Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya
siksaan yang mereka alami sebelum wafat.
5.
Tanggal 5 Oktober 1965
Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI – AD tersebut dimakamkan di
Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar
Angkatan Darat.
6.
Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat
keputusan pemerintah yang diambil dalam Sidang Kabinet Dwikora, para perwira
TNI – AD tersebut ditetapakan sebagai Pahlawan Revolusi.
Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI
adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana enam
pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam
suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan
kepada anggota Partai Komunis Indonesia.
D. Keberagaman Pelaku G30S
- Partai Komunis Indonesia (PKI).
Taktik ini ternyata berhasil. Dan tahun ke tahun, jumlah anggota PKI berkembang pesat. Tercatat pada tahun 1965 yang terdaftar menjadi anggota partai adalah 3,5 juta, jika dihitung dan organisasi yang berafiliasi dengan PKI jumlahnya meliputi 20 juta. PKI merupakan partai komunis terbesar di luar Negara-negara komunis.
Jika diperhatikan, ada beberapa macam cara yang ditempuh PKI dalam mengembangkan diri di antaranya sebagai berikut: Melaksanakan gerakan gerilya di pedesaan yang dipelopori oleh kaum buruh tani dan petani miskin; Di samping itu, melakukan propaganda-propaganda yang menyesatkan; Melakukan gerakan revolusioner oleh kaum buruh di perkotaan; Membentuk pekerja intensif di kalangan kekuatan bersenjata (ABRI); Melakukan penyusupan ke dalam berbagai organisasi lain untuk mentransparansikan organisasi PKI itu sendiri; Mendekati Presiden Soekarno untuk memanfaatkan kebijakan yang strategis.
- Politik luar negeri Indonesia yang lebih condong pada Blok Timur.
- Konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis).
E. Dampak Gerakan 30 September 1965
1. Dampak Politik
a. Presiden Soekarno kehilangan kewibawaannya di mata rakyat Indonesia.
b. Kondisi politik Indonesia semakin tidak stabil sebab muncul pertentangan dalam lembaga tinggi negara.
c. Sikap pemerintah yang belum dapat mengambil keputusan untuk membubarkan PKI sehingga menimbulkan kemarahan rakyat.
d. Munculnya aksi demonstrasi secara besar-besaran yang dilakukan rakyat
beserta mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, KAPPI, dan KAPI menuntut
pembubaran terhadap PKI beserta
ormas-ormasnya. Tuntutan mereka dikenal dengan istilah Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat yaitu
1) Pembubaran PKI.
2) Pembersihan Kabinet Dwikora dan unsur-unsur PKI.
3) Penurunan harga-harga barang.
e. Pemerintah mengadakan reshuffle (pembaharuan) terhadap Kabinet
Dwikora menjadi Kabinet Dwikora yang disempurnakan dengan ditunjuknya
kabinet yang anggotanya seratus menteri sehingga dikenal dengan Kabinet
Seratus Menteri. Akan tetapi, pembentukan kabinet tersebut ditentang
oleh KAMI dan rakyat banyak sebab dalam kabinet tersebut masih dijumpai
menteri-menteri yang pro-PKI atau mendukung PKI sehingga mereka
melakukan aksi ke jalan dengan mengempeskan ban-ban mobil para calon
menteri yang akan dilantik. Aksi tersebut menewaskan seorang mahasiswa
yang bernama Arif Rahman Hakim. Kematian Arif Rahman Hakim tersebut
memengaruhi munculnya aksi demonstrasi yang lebih besar yang dilakukan
mahasiswa dan para pemuda Indonesia di Jakarta maupun di daerah-daerah
lainnya.
f. Pada tanggal 25 Februari 1966, Presiden Soekarno membubarkan KAMI
sebab dianggap telah menjadi pemicu munculnya aksi demonstrasi dan turun
ke jalan yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia dan mahasiswa
Indonesia.
g. Pada tanggal 11 Maret 1966 diselenggarakan sidang kabinet yang ingin
membahas kemelut politik nasional. Namun sidang mi tidak dapat
diselesaikan dengan baik karena adanya pasukan tak dikenal yang ada di
luar gedung yang dianggap membahayakan keselamatan Presiden Soekarno.
h. Padatanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat
Perintah Sebelas Maret atau yang dikenal dengan istilah Supersemar yang
isinya Presiden Soekarno memberi perintah kepada Letnan Jenderal
Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap penting dan perlu agar
terjamin keamanan dan ketertiban, jalannya pemerintahan dan jalannya
revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden.
Di Bidang Ekonomi, Peristiwa G30S/PKI telah menyebabkan akiat yang berupa infalasi yang tinggi yang diikuti oleh kenaikan harga barang, bahkan melebihi 600 persen setaun untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan ekonomi yaitu :
a. Mengadakan devaluasi rupiah lama menjadi rupiah baru yaitu Rp. 1000 menjadi Rp.100
b. Menaikkan harga bahan bakar menjadi empat kali ipat tetapi kebijakan ini menyebabkan kenaikan harga barang yang sulit untuk dikendalikan
Kesimpulan: Dalang sebenarnya dari Peristiwa Gerakan 30 September 1965 ini masih belum dapat dipastikan secara pasti karena banyaknya kontroversi dan pendapat dari berbagai kalangan. Dalang dari G 30 S/PKI bukanlah orang perorang atau suatu institusi tertentu. Dalang utama dari G 30 S/PKI adalah karena bangsa ini belum “menemukan kembali” jati dirinya setelah sekian lama tertindas oleh penjajahan.
Dalang dari G 30 S/PKI
bukanlah orang perorang atau suatu institusi tertentu. Dalang utama dari
G 30 S/PKI adalah karena bangsa ini belum “menemukan kembali” jati
dirinya setelah sekian lama tertindas oleh penjajahan.
Copy the BEST Traders and Make Money (One Click) : http://ow.ly/KNICZ
Copy the BEST Traders and Make Money (One Click) : http://ow.ly/KNICZ
Copy the BEST Traders and Make Money (One Click) : http://ow.ly/KNICZ
Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan
Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal
perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di
pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember
1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for
Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.
 |
|
Delegasi Indonesia pada perjanjian Renville, tampak di
antaranya Agus Salim dan Achmad Soebardjo
|
Delegasi
Indonesia terdiri atas perdana menteri Amir Syarifudin, Ali
Sastroamijoyo, Dr. Tjoa Sik Len, Moh. Roem, Haji Agus Salim, Narsun dan
Ir. Juanda. Delegasi Belanda terdiri dari Abdulkadir Widjojoatmojo, Jhr.
Van Vredeburgh, Dr. Soumukil, Pangran Kartanagara dan Zulkarnain.
Ternyata wakil-wakil Belanda hampir semua berasal dari bangsa Indonesia
sendiri yang pro Belanda. Dengan demikian Belanda tetap melakukan
politik adu domba agar Indonesia mudah dikuasainya.
Kali ini kita akan membahas mengapa rakyat Indonesia mau mewakili Belanda dalam Perjanjian Renville, salah satunya adalah Abdulkadir Wijoyoatmojo
- Biografi
Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo (lahir di Salatiga, 18 Desember
1904 – meninggal di Den Haag, Belanda, 24 Desember 1992 pada umur 88 tahun)
adalah seorang Belanda-Indonesia dari Jawa, tentara dan diplomat. Setelah
kemerdekaan Indonesia, ia terus tinggal di Belanda. Dia diperlakukan seperti paria. Dia meninggal pada tahun 1992 di Den
Haag dan kemudian dimakamkan di makam keluarga di Karanganyar.
 |
| Kolonel Abdulkadir Widjojoatmodjo dan istrinya. |
- Kedekatan dengan Belanda
Dia menghadiri sekolah Belanda dan mengikuti pelatihan
Indologis di Universitas Leiden di bawah Christiaan Snouck Hurgronje yang
merekomendasikan dia kepada Dewan Homegrown. Di sana ia bekerja sebagai
administrator. Pada tahun 1919 ia menjadi sekretaris kedutaan besar Belanda di
Jeddah di Kerajaan Arab Saudi sejak 1916. Pada tahun 1932 ia menjadi wakil
konsul di Mekkah dan karenanya wakil Belanda tertinggi. Tepat sebelum pecahnya
Perang Dunia II ia adalah seorang pegawai senior di New Guinea.
Dari bulan Maret 1944 ia adalah seorang konsultan dalam
pelayanan umum Letnan Gubernur Jenderal Hubertus van Mook bahwa pemerintah Belanda
dari luar Hindia Belanda mencoba untuk memulihkan dengan Belanda Nederlansch
Indies Civil Administration (NICA), dari 1946 Sekutu Militer Administrasi Sipil
Urusan Cabang (AMACAB) dan setelah kepergian pasukan Inggris Departemen
Administrasi
Temporary). Dia sementara ketika Van Mook masih pada akhir
perang, tokoh otoritas tertinggi di Belanda Hindia Belanda di Brisbane. Dia
juga memainkan peran dalam pemulihan otoritas di India timur. Dia diangkat
penduduk (sebagai kolonel dalam KNIL) dari Maluku.
Inilah alasan mengapa Abdulkadir Wijoyoatmojo dipercayai untuk mewakili Belanda dalam Perjanjian Renville yakni karena kedekatannya dengan pihak Belanda.
