Jas Merah

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

Delegasi Indonesia terdiri atas perdana menteri Amir Syarifudin, Ali Sastroamijoyo, Dr. Tjoa Sik Len, Moh. Roem, Haji Agus Salim, Narsun dan Ir. Juanda. Delegasi Belanda terdiri dari Abdulkadir Widjojoatmojo, Jhr. Van Vredeburgh, Dr. Soumukil, Pangran Kartanagara dan Zulkarnain. Ternyata wakil-wakil Belanda hampir semua berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang pro Belanda. Dengan demikian Belanda tetap melakukan politik adu domba agar Indonesia mudah dikuasainya.

Kali ini kita akan membahas mengapa rakyat Indonesia mau mewakili Belanda dalam Perjanjian Renville, salah satunya adalah Abdulkadir Wijoyoatmojo

Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo (lahir di Salatiga, 18 Desember 1904 – meninggal di Den Haag, Belanda, 24 Desember 1992 pada umur 88 tahun) adalah seorang Belanda-Indonesia dari Jawa, tentara dan diplomat. Setelah kemerdekaan Indonesia, ia terus tinggal di Belanda. Dia diperlakukan seperti paria. Dia meninggal pada tahun 1992 di Den Haag dan kemudian dimakamkan di makam keluarga di Karanganyar.

Dia menghadiri sekolah Belanda dan mengikuti pelatihan Indologis di Universitas Leiden di bawah Christiaan Snouck Hurgronje yang merekomendasikan dia kepada Dewan Homegrown. Di sana ia bekerja sebagai administrator. Pada tahun 1919 ia menjadi sekretaris kedutaan besar Belanda di Jeddah di Kerajaan Arab Saudi sejak 1916. Pada tahun 1932 ia menjadi wakil konsul di Mekkah dan karenanya wakil Belanda tertinggi. Tepat sebelum pecahnya Perang Dunia II ia adalah seorang pegawai senior di New Guinea.

Dari bulan Maret 1944 ia adalah seorang konsultan dalam pelayanan umum Letnan Gubernur Jenderal Hubertus van Mook bahwa pemerintah Belanda dari luar Hindia Belanda mencoba untuk memulihkan dengan Belanda Nederlansch Indies Civil Administration (NICA), dari 1946 Sekutu Militer Administrasi Sipil Urusan Cabang (AMACAB) dan setelah kepergian pasukan Inggris Departemen Administrasi

Temporary). Dia sementara ketika Van Mook masih pada akhir perang, tokoh otoritas tertinggi di Belanda Hindia Belanda di Brisbane. Dia juga memainkan peran dalam pemulihan otoritas di India timur. Dia diangkat penduduk (sebagai kolonel dalam KNIL) dari Maluku.